Dua Tahun Monadi-Murison Memimpin Kerinci, Sejumlah Elemen Masyarakat Soroti Kinerja dan Prioritas Pembangunan

- Rabu, 11 November 2026, 05:55 PM

Kerinci - Dua tahun kepemimpinan Bupati Kerinci Monadi dan Wakil Bupati Murison periode 2025-2026 mulai menjadi perbincangan sejumlah elemen masyarakat. Berbagai sorotan disampaikan terkait realisasi visi dan misi, pemerataan pembangunan, hingga pembinaan bidang keagamaan.

Perbincangan tersebut mengemuka di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kerinci ke-68 yang digelar Senin (9/11/2026) di Gedung DPRD Kerinci, Bukit Tengah.

Sejumlah tokoh masyarakat, anggota legislatif, hingga perwakilan lembaga menilai masih banyak pekerjaan mendasar yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam sisa masa kepemimpinan Monadi-Murison.

Menurut salah satu sumber kepada Sjbnews, selama dua tahun memimpin Kabupaten Kerinci, kinerja Monadi-Murison dinilai belum menunjukkan capaian signifikan sesuai visi dan misi yang disampaikan saat kampanye.

Boy Edwar berharap Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dapat lebih memaksimalkan realisasi program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Ia menyebut, dari 27 program yang tertuang dalam visi dan misi, baru sekitar lima program yang dinilai mulai berjalan. Sementara itu, masih banyak persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat belum terselesaikan.

Boy Edwar menegaskan, dengan waktu kepemimpinan yang tersisa, pemerintah daerah harus mampu memenuhi harapan masyarakat melalui realisasi program-program prioritas.

Sorotan juga disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Kerinci, Yusal. Ia menilai tata kelola pemerintahan Monadi-Murison belum berjalan transparan, khususnya dalam pemerataan pembangunan dan komunikasi antara pihak eksekutif dengan legislatif.

Yusal menyoroti sejumlah pembangunan jalan yang dinilai kurang memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat luas. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan jumlah masyarakat yang menggunakan akses jalan tersebut sebelum menentukan prioritas pembangunan.

Ia menilai, pembangunan jalan saat ini terkesan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Selain itu, Yusal juga mengungkapkan adanya pembangunan jalan yang tidak diinformasikan kepada pihak legislatif pada tahap perencanaan. Informasi mengenai pembangunan tersebut, menurutnya, justru baru disampaikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Ketua Lembaga Adat Kerinci, Modium Hasan, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai masih terdapat jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat petani, namun belum tersentuh pembangunan.

Modium juga menyoroti kurangnya pembinaan pemerintah daerah di bidang keagamaan.

Sementara itu, Gusnus dari LSM BPK RI menyoroti penggunaan kendaraan dinas oleh sejumlah pejabat di luar jam kerja. Menurutnya, kondisi tersebut diduga terjadi akibat kurangnya pembinaan dan pengawasan dari kepala daerah terhadap pejabat yang menggunakan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan.

Kritik serupa disampaikan Antoni dari LSM Respek. Ia menilai pembangunan jalan yang dilaksanakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya memperhatikan asas manfaat.

Antoni mencontohkan, sejumlah jalan yang menjadi akses utama sentra penghasil pertanian dinilai belum mendapatkan perhatian memadai. Sebaliknya, pembangunan jalan yang dilakukan saat ini disebutnya terkesan lebih mengakomodasi kepentingan politik.

Sorotan lainnya datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kerinci, Prof. Yahya. Ia mempertanyakan penyajian makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa yang disebut belum dikoordinasikan terlebih dahulu dengan MUI.

Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk memastikan kejelasan status halal makanan yang disajikan dalam program tersebut.

Selain itu, sejumlah sumber lain yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan turut menyoroti menurunnya prestasi Kabupaten Kerinci pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci disebut berada di peringkat ke-11.

Para sumber mempertanyakan perhatian dan alokasi anggaran pemerintah daerah terhadap pembinaan kafilah keagamaan, khususnya dalam menghadapi kompetisi tingkat provinsi.

Mereka membandingkan perhatian terhadap kegiatan keagamaan dengan penyelenggaraan Festival EVOURIA, termasuk pembuatan stan budaya oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD), yang dinilai terkesan harus dilaksanakan.

Menurut mereka, pembinaan kafilah dan kegiatan keagamaan seharusnya juga mendapat perhatian serta dukungan anggaran yang memadai agar prestasi Kabupaten Kerinci dapat kembali meningkat.(Dilas)


Tags

Berita Terkait

X